Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

EVALUASI PELAKSANAAN PERTAURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR AIR TIRIS)

MUHAMMAD TRY RIDHO SAPUTRA, - (2019) EVALUASI PELAKSANAAN PERTAURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR AIR TIRIS). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img] Text (BAB V)
BAB V PEMBAHASAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (669kB)
[img] Text
GABUNG.pdf

Download (39MB)

Abstract

EVALUASI PELAKSANAAN PERTAURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR AIR TIRIS) Oleh : MUHAMMAD TRY RIDHO SAPUTRA NIM. 11475101998 ABSTRAK Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar membuat peraturan daerah untuk mewujudkan konsep pelayanan retribusi berjalan dengan baik. Salah satu urusan yang diserahkan pada daerah Kabupaten atau Kota adalah penyediaan sarana dan prasana umum seperti pasar. Pasar dianggap penting selain untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangga, juga merupakan sarana untuk memberi peluang bagi masyarakat untuk berusaha baik yang bersifat formal maupun informal. Guna menjaga kenyamanan dan ketertiban umum kebijakankebijakan yang berlangsung dipasar tersebut, maka setiap daerah, Kabupaten atau Kota membentuk suatu badan atau instansi maka pengurus kegiatankegiatan dipasar tersebut melalui badan resmi seperti dinas pasar. Sistem pemungutan retribusi pada pasar Air Tiris ini melalui perangkat Desa memberikan kepada Kepala Desa, Kepala Desa memberikan ke UPTD pasar dari UPTD memberikan kepada dinas pasar Kabupaten Kampar pemungutan tidak langsung oleh pengelola pasar sehingga penyampaian permasalahan yang dirasakan para pedagang tidak dapat disampaikan langsung kepada dinas pasar Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian dapar disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 yang Mengenai Tetang Retribusi Jasa Umum dikategorikan belum maksimal. Hal ini terlihat dalam perencanaan pemungutan retribusi belum mendapat penilaian yang bagus dari masyarakat. Ditemukan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan, yaitu Rendahnya pengawasan yang dilakukan petugas pemungutan tarif retribusi dalam menjalankan tugasnya. pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi terhadap para masyarakat belum begitu maksimal. Kata Kunci : Pemungutan, Tarif Retribusi Jasa Umum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Depositing User: fekon -
Date Deposited: 23 Dec 2019 07:23
Last Modified: 23 Dec 2019 07:26
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/23863

Actions (login required)

View Item View Item