SITI SHOLIHAH, 11527200020 (2019) Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada PT. Finansia Multi Finance. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUTLAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV benar.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada PT. Finansia Multi Finance. Ditemukan sebuah masalah bahwa penyelenggara pada PT. Finansia Multi Finance terkadang tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait pembiayaan berbasis teknologi informasi, yang mana dalam hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara wajib memberikan informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, yang pertama bagaimana pelaksanaan pembiayaan berbasis financial technology (fintech) berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta bagaimana hubungan hukum antara para pihak pada financial technology (fintech) berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang mana pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan fintech, pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus), sedangkan objek nya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Data akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama Jika penyelenggara tidak memberikan informasi yang jelas sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 30 tersebut maka penyelenggara dapat dikenakan suatu perbuatan wanprestasi, dimana wanprestasi sendiri adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan salah satu pihak yang terikat dengan perjanjian baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi sendiri diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata. Serta Dalam hal hubungan hukum yang terjadi antara para pihak maka hubungan hukum pada peer to peer lending (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ) harus dibedakan dengan hubungan hukum para pihak dalam perbankan. Agar tidak ada pelanggran bank gelap (shadow banking). Oleh karena itu, hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara peer to peer lending haruslah bukan hubungan penyimpanan dana melainkan hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pemberian kuasa. Sedangkan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dalam hal ini merupakan hubungan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Kepastian hubungan hukum antara para pihak dalam peer to peer lending juga akan memberikan kedudukan hukum yang sah bagi penyelenggara peer to peer lending.

Actions (login required)

View Item