PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003)

MOHAMAD NAZREEN NAIM BIN MANSOR, - (2019) PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img] Text
SKRIPSI GABUNGAN.pdf

Download (2MB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV BARU MOHAMAD NAZREEN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (447kB)

Abstract

Talak merupakan satu hal yang disyariatkan dalam Islam. Islam mengizinkan talak tetapi Allah SWT sangat membenci perceraian. Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri ketika memang tiada jalan keluar lainnya bagi mempertahankan rumahtangga yang dibina. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 dinyatakan “talak (yang dapat dirujuk) ada dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. Di dalam satu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak”. Bagi memastikan hal berkaitan perceraian ini dilakukan dengan benar Negara telah mengatur undang-undang yang berkaitan dengan perceraian bagi menjaga hak wanita agar tidak sebarangan dijatuhkan talak oleh suami. Di Negara Indonesia ada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkahwinan menyebut dalam pasal 39 percraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Manakala di Negara Malaysia pula ada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangir 2003 disebut dalam seksyen 47 seseorang suami atau seorang isteri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan satu permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah dalam borang yang ditetapkan disertai dengan suatu akuan berkanun. Walaupun kedua-dua Negara mempunyai peraturan mengenai perceraian harus dilakukan dihadapan Pengadilan namum masih banyak pasangan yang melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan atau tanpa izin pengadilan. Dengan ini menarik penulis untuk mengkaji tentang perlanggaran hukum ini. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa saja prosedur perceraian yang berlaku di kedua Negara Indonesia dan Malaysia. Apakah status bagi perceraian yang berlaku diluar Pengadilan atau tanpa kebenaran pengadilan. Apakah akibat daripada terjadi hal perceraian di luar pengadilan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kepustakaan. Data-data yang terkumpul bersumber dari data primier yaitu dari buku-buku bacaan yang berkenaan undang-undang bagi kedua-dua Negara dan data sekunder yaitu dari peneliti peroleh dari kasus-kasus yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komperatif. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa undang-undang yang diguna di Negara Indonesia lebih mudah difahami dan mudah dipratekkan karena perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak sah menurut hukum Negara. Jika hal ini terjadi akan memberi efek kepada pasangan tersebut untuk melakukan pernikahan selanjutnya. Berbanding Malaysia diamana terdapat seksyen 125 menyatakan perceraian diluar mahkamah dianggap satu kesalahan yang boleh didenda Rm 1000 atau penjara. Tetapi peraturan tersebut masih lagi i kuat untuk menghalang berlakunya perceraian diluar pengadilan karena angka perceraian diluar pengadilan khusus di Malaysia semakin meningkat setiap tahun. Hal ini mungkin disebabkan sanksi yang dikenakan hanya denda RM 1000 bukannya penjara. Masyarakat dikedua Negara seharusnya lebih mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah karena di Negara Indonesia perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sah makanala di Negara Malaysia perceraian diluar pengadilan dianggap satu kesalahan. Undang-undang yang dibuat oleh kedua Negara ini bukanlah untuk menghalang perceraian tetapi sebagai menjaga keluarga dan menjaga kemaslahatan masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 000 Karya Umum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Mazhab dan Hukum
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 28 Nov 2019 04:20
Last Modified: 28 Nov 2019 04:20
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/22839

Actions (login required)

View Item View Item