Dian Saputra, - (2019) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh Siyasah: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	Text GABUNG.pdf Download (13MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan BPD sebagai wadah perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD memiliki fungsi signifikan dalam menciptakan kemashalatan masyarakat, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Keberadaan BPD diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD. Namun kenyataannya dilapangan terutama di Desa Simalinyang bahwa kinerja BPD belum berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Simalinyang dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari BPD, kepala desa, sekretaris desa, dan 2 orang tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah fungsi BPD perspektif fiqh siyasah. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari BPD 11, kepala desa, sekretaris desa, dan 2 orang tokoh masyarakat keseluruhannya berjumlah 15 orang. Sample dalam penelitian ini sebanyak populasi, teknik sample ini dinamakan dengan teknik “total sampling”, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, BPD Desa Simalinyang belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Adapun faktorfaktor pendukung fungsi BPD tersebut adalah, adanya kekuatan hukum berupa SK bupati kampar, dukungan masyarakat, pola hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, sumber daya manusia yang terbatas, rangkap jabatan, kurangnya daya tanggap, serta adanya hubungan kekeluargaan. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah syar’iyyah, lembaga ini sesuai dengan ahl al-hall wa al-‘aqd sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai membuat undang-undang, pelaksana syura, dan pengawasan, atau sejalan dengan yang dicontohkan Nabi saw., menjunjung tinggi konsep syura, serta sesuai dengan konsep kepemimpinan. Kata Kunci : Fungsi, BPD

Actions (login required)

View Item