M. PRABOWO WIGUNA, 11527103090 (2019) TINJAUAN HUKUM PERBEDAAN SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM TERPISAH DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (658kB)
	Text (GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB)

Abstract

Pemilu merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi perwakilan, untuk memilih para pejabat politik yang akan memimpin negara. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan kepada siapa amanah kedaulatan rakyat akan di titipkan merupakan hal yang tidak dapat di kesampingkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Judul Penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah Di Indonesia”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbedaan sistem pemilihan umum serentak dan sistem pemilihan umum terpisah di Indonesia serta apa kelebihan dan kekurangan dari sistem pemilihan umum serentak dan sistem pemilihan umum terpisah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain atau bisa juga disebut dengan penelitian Perpustakaan atau Dokumen. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan tinjauan yang dilakukan di ketahui bahwa sistem pemilihan umum serentak dan sistem pemilihan umum terpisah di Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan yang bukan saja bersifat prosedural semata, melainkan terjadi perbedaan-perbedaan yang bersifat substansial. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan paradigma pelaksanaan pemilu, aturan hukum, unsur-unsur pemilu, kerangka penyelenggaraan, dan kerangka penegakan hukum pemilihan umum. Kemudian dengan melihat perbedaan itu memunculkan kelebihan dan kekurangan terhadap kedua sistem pemilihan umum tersebut seperti dalam pemilu serentak terjadi efektivitas pemerintahan, efisiensi waktu, aturan hukum bersifat paralel serta mengubah orientasi partai politik. Namun sistem pemilu serentak juga mengandung kelemahan yaitu membutuhkan tenaga ekstra bagi penyelenggara, lemahnya kualitas pemilihan. Sementara itu sistem pemilu terpisah memungkinkan Pemilih lebih selektif dan fokus dalam pemilu namun kelemahannya pemerintahan yang dihasilkan tidak efektif, orientasi partai politik bersifat pragmatis serta dari sisi regulasi terjadi inkonsistensi dan duplikasi aturan hukum. Kata kunci: Demokrasi, Sistem Pemilu, pemilu Serentak dan Pemilu Terpisah.

Actions (login required)

View Item