TAUFIQ IKHTIAR HAREFA, 11527100032 (2019) PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DKP TERHADAP ALAT TANGKAP IKAN JENIS PUKAT HELA (TRAWLS) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DESA HAJORAN KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (333kB)

Abstract

Dalam rangka pelaksanaan kontrol oleh DKP terhadap alat tangkap ikan jenis pukat hela (trawls) ini berdasarkan Peraturan Menteri nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Tangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Desa Hajoran, maka Pelaksanaan Kontrol yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan harus diperhatikan dengan baik mengenai alat-alat tangkap ikan yang dilarang. Berdasarkan observasi penulis dilapangan masih banyak kapal-kapal pukat hela (trawls) ini beroperasi dengan lancar. Kemudian menangkap ikan di wilayah tempat nelayan tradisional sering menangkap ikan dan merusak terumbu karang di tempat mereka menangkap ikan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh DKP terhadap kapal pukat hela (trawls), apakah larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (trawls) ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan jika tidak di lakukan pemberantasan terhadap kapal pukat hela (trawls). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh DKP terhadap kapal pukat hela (trawls), mengetahui larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (trawls) ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016, dan mengetahui dampak yang ditimbulkan jika tidak di lakukan pemberantasan terhadap kapal pukat hela (trawls). Jenis penelitian hukum sosiologis (Yuridis Sosiologis), sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kajian pustaka, dan angket. Hasil penelitian pelaksanaan kontrol yang di lakukan oleh DKP saat ini terhadap kapal pukat hela (trawls) itu dengan cara dilakukan patroli gabungan bersama TNI, Polairud, dan Kepolisian Kabupaten Tapanuli Tengah serta patroli yang dilakukan pada setiap harinya, itu kurang maksimal sehingga masih banyak kapal pukat hela (trawls) ini yang beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian larangan terhadap kapal pukat hela (trawls) ini belum sesuai dengan Peraturan menteri Nomor 71 tahun 2016 yang melarang dengan tegas bahwasanya kapal pukat hela (trawls) ini tidak bisa beroperasi lagi di perairan kabupaten tapanuli tengah, dan dampak yang di timbulkan jika kapal pukat hela (trawls) ini beroperasi adalah mengakibatkan penurunan terhadap hasil tangkapan nelayan tradisional, tidak tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat nelayan tradisional, dan merusak ekosistem bawah laut.

Actions (login required)

View Item