TIVA CHAIRUN NISA, - (2019) PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE BERDASARKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB)

Abstract

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di tetapkan untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pembentukan peraturan Komisi Informasi dengan upaya agar terlaksananya Keterbukaan Informasi yang mudah di akses oleh masyarakat serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh Informasi. Namun yang terjadi di lapangan belum tersedianya Keterbukaan Informasi yang telah di amanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu dengan menggunakan pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini mengambarkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik berbasis website belum berjalan sebagaimana yang diamatkan oleh peraturan komisi informasi no 1 tahun 2010. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak diberikannya informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan serta masih sulitnya masyarakat dalam memperoleh informasi yang mudah di akses. Dan pengelolaan website yang tidak optimal menyulitkan masyarakat dalam memperoleh informaasi. Faktor penghambat dalam pelaksanan keterbukaan informasi publik, belum terbentuknya PPID sebagai Penanggung Jawab penuh terhadap Keterbukaan Informasi Publik dan tidak memadainya sarana dan prasarana serta Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan Kabupaten Agam

Actions (login required)

View Item