AZMIL FAUZI FARISKA, 11521101132 (2019) PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA NO.0233/PDT.G/2018/PA.TBH DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN KELAS II. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text (BAB IV) BAB IV BARU.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (552kB)
	Text SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang memutuskan perkara tentang harta bersama yang mana hakim memutuskan Penggugat (suami) mendapatkan 1/4 sedangkan Tergugat (istri) mendapatkan 3/4 dari harta bersama. Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyebutkan bahwa: “ Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan Harta Bersama dalam putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan. Penelitian ini berbentuk penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan perkara No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh, sebagai rujukan primernya, sedangkan bahan sekundernya dalam tulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh serta buku, jurnal, karya ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian putusan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan dengan memutuskan Tergugat dalam hal ini sebagai istri mendapat (3/4) lebih banyak dibandingkan Penggugat dalam hal ini sebagai suami yaitu (1/4) sesuai dengan hakim dalam memutuskan perkara itu berdasarkan Legal Certainty (kepastian hukum) dan Legal Justice (keadilan hukum), kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum islam, seperti perkara ini menurut legal certainty maka pembagian nya adalah isteri mendapat 1/2 dan suami pun mendapat 1/2 maka jika hanya ini yang diberlakukan secara kaku dalam perkara tersebut akan mereduksi nilai-nilai keadilan itu sendiri, dengan demikian hakim dalam menetapkan perkara harta bersama ini menggunakan Legal Justice (Keadilan Hukum). Dalam islam konsep keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknyadengan kadar yang seimbang. Selama perkawinan Tergugat (istri) lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi sumber untuk membeli dan merenovasi rumah yang sekarang ini menjadi objek sengketa.

Actions (login required)

View Item