Azwar Alimin Musa, - (2019) Eksistensi Serikat Buruh Terhadap Penyelesaian Perselisihan Anggota Di Tinjau Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Azwar Alimin Musa, (2019): Eksistensi Serikat Buruh Terhadap Penyelesaian Perselisihan Anggota Di Tinjau Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penulisan skripsi ini dilatar belakangi olehbangsa Indonesia sedang menuju prosesdemokratisasi dan transparansi dalam proses menuju masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan sepiritual serta guna peningkatankesejahteraan dan harkat martabat manusia, yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, dalam setiap pembangunan selalu disertai dengan perubahan-perubahan termasuk perubahan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, pengambilan keputusan tersebut ternyata telah mengubah sikapdan perilaku masyarakat termasuk pekerja atau buruh dalam menyampaikan aspirasinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Eksistensi Serikat Buruh Terhadap Penyelesaian Perselisihan Anggota di Tinjau Berdasarkan Pasal 87 Undang- Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang di anggap pantas. Sifat penelitiannya berupa library research. Data primer Undang-undang. Data skunder berupa bahan pustaka sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku,peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan juga sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian ini adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengurus Organisasi Pengusaha dapat menjadi kuasa hukum mewakili anggotanya untuk beracara di PHI. Ketentuan ini merupakan perwujudan prinsip demokratis yang memberikan kesempatan kepada Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengurus Asosiasi Pengusaha untuk memperjuangkan kesejahteraan anggotanya masing-masing di dalam maupun di luar pengadilan. Dampak hukum bagi serikat buruh/pekerja belum mampu dan mudah di intervensi dalam menentukan nasib perserikatannya, anggotanya dan pengurus. Menentukan nasibnya sendiri karena serikat buruh/pekerja dan anggota lebih mengetahui kondisi serikat dalam memperjuangkan hak-hak anggota. Namun meski telah hadirnya regulasi tentang ketenagakerjaan para serikat buruh masih mengalami berbagai macam kendala-kendala, hal ini menjadi tampak semakin jelas dengan hadirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pasal 87.

Actions (login required)

View Item