LIDYA SRI WAHYUNINGSIH (2017) SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU. Laporan thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (448kB) | Preview
Preview	Text 2. PERSETUJUAN (1).pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (393kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (351kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (378kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (329kB) | Preview
	Text 8. BAB III (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB)
Preview	Text 9. BAB IV (1).pdf Download (292kB) | Preview
Preview	Text 10. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (237kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan dan difokuskan terhadap pelaksanaan tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPT Pekanbaru kota/Samsat (DIPENDA). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah di Provinsi Riau.Meskipun terdapat beberapa hambatan-hambatan karena kesenjangan teknis dalam pelayanan pada wajib pajak kendaraan bermotor dikaitkan dengan pengurusan STNK, banyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak kendaraaan bermotor serta sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, sebagian sistem dilkukan secara komputer dan dilakukan secara manual. Misalnya input data, editing, pembayaran. Penetapan, pengarsipan sebagian bsar dilakukan dengan sistem komputer akan tetapi parnert kerja dari kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara manual. Sistem on line terasa masih kurang efektif karena pembayaran PKB on line hanya diperuntukkan bagi pembayaran PKB dan pengesahan saja, sedangkan pembayaran PKB yang berkaitan dengan perubahan STNK seperti penggantian STNK, ganti pemilik dan sebagainya tidak dapat dilayani secara on line. Pelaksanaan pemungutah PKB sudah berjalan sesuai peratuan perundang-undangan yang berlaku meskipun terdapat hambatan teknis dalam pelaksanaan pemungutannya. Adanya hambatan-hambatan di Dipenda Provinsi Riau telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut.Dari permasalahan diatas penulis memperoleh data yang diperlukan, dan selanjutnya data tersebut danalisis dengan metode deskriftif yaitu dengan membandingkan keadaan dilapangan dengan teori-teori yang relevan guna memperoleh hasil yang terkait dengan tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Pekanbaru Kota/Samsat (DIPENDA).Berdasarkan penelitian yang penulis tuliskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di dinas pendapatan daerah provinsi riau kurang efektif. Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor

Actions (login required)

View Item