DESI WARDANI (2017) TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG. Laporan thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER_20172ADP.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text 2. PERSETUJUAN (1).pdf Download (337kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (435kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (242kB) | Preview
	Text 8. BAB III (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (579kB)
Preview	Text 9. BAB IV (1).pdf Download (249kB) | Preview
Preview	Text 10. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (200kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang berlangsung dari bulan Juli sampai Agustus 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh fiskus. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Hasil penelitian berdasarkan dokumentasi dan pengamatan langsung yakni mengetahui tata cara pengangsuran yaitu: permohonan harus diajukan paling lama 9 (Sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon diangsur atau ditunda. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut berupa menerima seluruhnya, atau menolak. Surat keputusan diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak dianggap tidak memberikan suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima. Kata Kunci: Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Actions (login required)

View Item