Aferiadi Amidiarta, - (2019) MAQASID SYARIAH SYARAT POLIGAMI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN FIQH PERKAWINAN. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text AFERIADI AMIDIARTA OK.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) 17. BAB IV(1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (531kB)

Abstract

Dalam hukum Islam syarat poligami adalah mampu dan adil dalam nafkah. Dalam UU No 1 Tahun 1974 poligami memiliki dua syarat yaitu syarat alternatif dan Syarat kumulatif, sebagian dari dua syarat ini tidak sama atau tidak dijumpai dalam fiqh maka ini menjadi masalah dalam kalangan masyarakat sehingga mereka ada yang setuju dengan Undang-Undang dan ada yang tidak setuju dengan Undang-Undang. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkap maqasid syariah poligami dan juga maqasid syariah dalam syarat yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan penelitian pustaka (library research ). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : Pertama ,Primer Kitab-kitab UU Perkawinan, KHI, Jasser Auda Maqasid Syariah, Yusuf Qordowi Fiqih Maqasid Syariah, Kedua, Sekunder sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, artikel-artikel, tesis, desertasi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis tulis. Teknik analisis data menggunakan teknik content analysis (analisa isi ). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan berbagai dokumen yang terkait untuk mengindentifikasi penjelasan, maksud dari UU No 1 Tahun 1974 Pasal 5. Hasil dari penelitian ini adalah : maqasid Syariah dalam syarat kumulatif dalam udang-udang sangat banyak diantaranya maqashi al-Syari’ah Hajjiyat yaitu negara menginginkan warga negara Indonesia terhindar dari perceraian kesulitan dalam hubungan rumah tangga, terjaminnya anak-anak dan istri dalam masalah nafkah oleh suami dan keterbukaan yang dilakukan suami sehingga mendapakan izin dari isrti, pengadilan memeriksa syarat alternatif dan kumulatif di izinkan oleh negara melakukan poligami. lahirnya undangundang juga untuk adanya kepastian hukum dalam masalah poligami, sehingga melindungi anak-anak dan istri-isrti dalam poligami. Kata kunci : Maqashid al-Syari’ah, Poligami Undang-Undang, Fiqih Perkawinan

Actions (login required)

View Item