M.MUSTAGHFIRI IZZI SUDARMANTO, - (2019) DISPENSASI CAMAT ATAS NAMA WALIKOTA TENTANG PEMBERITAHUAN PERKAWINAN MENURUT PP NO.9 TAHUN 1975 (Studi Kasus Kota Dumai). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (407kB)
Preview	Text SKRPISI GABUNGAN.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK M. Mustaghfiri Izzi S, (2019): Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut PP No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus di Kota Dumai). Pelaksanaan dispensasi Camat atas nama Walikota tentang pemberitahuan perkawinan menurut PP. No. 9 Tahun 1975 saat ini tidak sesuai dengan regulasi hukum yang tertera. Pemberian dispensasi camat di sini tidak dikarenakan alasan penting keluar negri, melainkan banyak alasan-alasan yang bersifat tidak darurat, di samping itu juga terdapat alasan seperti kepercayaan masyarakat setempat, dll. Maka permasalahannya di sini adalah bagaimana pelaksanaan dispensasi Camat atas nama Walikota tentang pemberitahuan perkawinan oleh pihak Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan bagaimana tinjauan menurut PP. No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan dispensasi ini oleh masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Dispensasi Camat oleh pihak kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan tinjauan PP. No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan dispensasi Camat atas nama Walikota tentang pemberitahuan perkawinan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode deduktif, induktif, deskriptif. Sebagai data primer dan data sekundernya diambil langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. Dengan menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian ini adalah bahwa disepensasi Camat atas nama Walikota bersifat formalitas. Karena ingin mempercepat perkawinan sesuai permintaan pengantin. Sehingga sekian banyak data dispensasi Camat atas nama Walikota yang telah ada membuktikan bahwa tidak ada satu pun alasan dispensasi ini untuk alasan penting keluar negeri. Dalam pelaksanaanya berbeda dengan regulasi hukum yang seharusnya. Kemudian bukan hanya persoalan alasan dispensasi saja yang tidak sesuai dengan peraturan, namun dari segi penandatanganan surat dispensasi di sini bukan Camat atas nama Walikota. Disaat Camat sibuk, dapat terjadi perlimpahan wewenang kepada Sekretaris Camat atas nama Camat. Maka penguasaan regulasi hukum sangat dibutuhkan.

Actions (login required)

View Item