ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN (STUDY KASUS BUS TRANS METRO PEKANBARU)

Dwi Citra Jayati, - (2019) ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN (STUDY KASUS BUS TRANS METRO PEKANBARU). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img]
Preview
Text (Gabungan)
gabung.pdf

Download (7MB) | Preview
[img] Text (Bab V)
BAB V.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (534kB)

Abstract

Permasalahan pada penelitian ini yaitu belum maksimalnya pelayanan angkutan massal Trans metro Pekanbaru oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Yakni dapat dilihat dari beberapa hal ; Pertama, Trans Metro Pekanbaru tidak mempunyai jalur khusus (separator), Kedua, kurangnya halte bus Trans Metro Pekanbaru dan masih buruknya pelayanan halte. Ketiga, jadwal waktu kedatangan dan keberangkatan bus Trans Metro yang tidak menentu, Keempat, Sistem transit tidak efisien dan kurangnya pengetahuan masyarakat Pekanbaru terhadap proses transit, Kelima, shelter busway untuk bus biasanya berada di median jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan Angkutan Massal di Kota Pekanbaru dan mengetahui faktor-faktor penghambat Kebijakan Pelayanan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Bus Trans Metro Pekanbaru menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan yang meliputi Indikator Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Keteraturan. Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Bus Trans Metro Pekanbaru di nilai belum maksimal. Karena dari 6 yang menjadi sub indikator, 5 diantaranya belum sepenuhnya terlaksana. Faktor- faktor penghambat Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan bus Trans Metro diantaranya yaitu Sumber Daya Finansial, Agen Pelaksana, dan Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana..

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Depositing User: fekon -
Date Deposited: 21 Oct 2019 08:08
Last Modified: 21 Oct 2019 08:08
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/21585

Actions (login required)

View Item View Item