SEPTI NOPANDRI, - (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text septi.pdf Download (24MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi) OLEH SEPTI NOPANDRI NIM. 11375201574 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, pada Januari hingga Maret 2018. Adapun ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 1 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan insentif pemungutan serta faktor penghambat kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa wawancara dan observasi lapangan kemudian data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan implementasi peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 1 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Informan dalam penelitian ini dari elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 1 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan insentif pemungutan, dalam kategori belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari sumber daya manusia (staf) dilihat dari segi kuantitas belum mencakup keseluruhan wajib pajak, sanksi yang ada dalam perda belum dijalankan sepenuhnya, pemberian insentif pemungutan yang belum mampu meningkatkan kinerja pegawai serta faktor penghambat yaitu jangkauan geografis dan jangkauan pengawasan belum cukup maksimal karena tempat yang masih pedesaan dan jauh. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Actions (login required)

View Item