ARMELIANTI, - (2019) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text gabung.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text BAB IV PEMBAHASAN.pdf Download (357kB) | Preview

Abstract

Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) merupakan perumahan yang disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan RUSUNAWA telah mengatur sedemikian rupa tentang pengelolaan RUSUNAWA, namun pelaksanaan perda tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Rummah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di kota Pekanbaru. serta apa faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah tentang Rusunawa tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada UPTD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru yang berlokasi di jalan Parit Indah Nomor 06 Pekanbaru, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah bersifat Deskriftif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu,keadaan gejala,kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaransuatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di kota Pekanbaru belum optimal. Dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang Rusunawa terdapat faktor yang mengakibatkan belum optimalnya Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Rusunawa tersebut seperti lambatnya proses pengesahan Rusunawa dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, lemahnya peraturan yang mengatur tentang Rusunawa, kurangnya sosialisasi oleh UPT Rusunawa serta kurangnya kepatuhan penghuni terhadap aturan Rusunawa serta kurangnya pengawasan pengelola Rusunawa.

Actions (login required)

View Item