SYAHDATUL LATIF, - (2019) IMPLEMENTASI HAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS DI TPS 22 DAN 23 KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text gabung.pdf Download (8MB) | Preview
	Text (BAB IV) FILE BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (370kB)

Abstract

Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih pemimpin seperti Presiden dan wakil-wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota DPD, DPR dan DPRD. Pemilihan umum juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan dalam pemilu khususnya di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang diselenggarakan oleh KPU belum dilaksanakan dengan baik, dimana masih ada dalam pemilihan umum masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis. Dilihat dari latarbelakang di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi hak memilih dalam pemilihan mum berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi kasus di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan), serta apa faktor penghambat terhadap implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi kasus di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada cara penyelesaian masalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap hak memilih dalam pemilihan umum di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Pemilu belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, belum sesuai dengan pasal 202- 209, 210, 344, 348. Banyak kendala-kendala yang di hadapi oleh penyelenggara pemilihan umum. Adapun faktor penghambat terhadap Implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang no. 7 tahun 2017 di kelurahan Sidomulyo barat kec. Tampan adalah Pertama, Adanya penambahan waktu terhadap pendaftaran DPTb dan Suket bisa digunakan untuk mencoblos berdasarkan putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 sehingga KPU tidak sanggup untuk mencatak surat suara pada 7 hari sebelum pencoblosan dan tidak bisa memastikan jumlah warga yang menggunakan suket. Kedua Kurangnya surat Suara. Ketiga, Tidak transparannya KPU dalam Memasukkan surat Suara ke kotak Suara. Keempat, Kurangnya koordinasi antar petugas TPS. Kelima Kurangnya pengetahaun masyarakat tentang pendaftran hak pilihnya dan penetepan dan perbaikan sistem DPT yang belum baik.

Actions (login required)

View Item