PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

RINALDO OKTAVIANO, - (2019) PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img]
Preview
Text
FILE LENGKAP KECUALI PEMBAHASAN.pdf

Download (15MB) | Preview
[img] Text (BAB IV)
FILE BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Dalam rangka memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindugan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik dan untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Dan mengingat bahwa pada saat ini anak yang berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Oleh karena itu Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang dimana mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan jemput bola ke lapangan agar program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kenyataannya dilapangan sebagian besar anak-anak usia dibawah 17 tahun yang masih belum memiliki Kartu Identitas Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Disdukcapil Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program KIA ini dan kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program KIA ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (Yuridis Sosiologis) yang terkait dengan pengaruh berlakunya hukum positif sehingga dalam memperoleh data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisa data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan peranan Disdukcapil Kota Bukittinggi masih belum maksimal diakarenakan beberapa faktor yaitu anggran dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan faktor dari masyarakat itu sendiri.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
300 Ilmu Sosial > 360 Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial
300 Ilmu Sosial > 360 Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial > 362 Kesejahteraan Sosial, Permasalahan dan Layanan Sosial
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 10 Oct 2019 03:17
Last Modified: 10 Oct 2019 03:19
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/21162

Actions (login required)

View Item View Item