ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN WANPRESTASI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN ( Studi Kasus Putusan Perkara No.108/PDT.G/2015/PN.TBK)

Mutia Mona Agustin, - (2019) ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN WANPRESTASI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN ( Studi Kasus Putusan Perkara No.108/PDT.G/2015/PN.TBK). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PENGESAHAN.pdf

Download (514kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK.pdf

Download (254kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR.pdf

Download (394kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI.pdf

Download (258kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I.pdf

Download (488kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II.pdf

Download (477kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III.pdf

Download (434kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (453kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V.pdf

Download (579kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA IA.pdf

Download (650kB) | Preview

Abstract

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran aparat penegak hukum untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka pengadilan sebagai salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Karena paradigma pradilan sebagai simbol keadilan mengandung muatan bahwa putusan-putusan pengadilan akan memberikan keadilan kepada warga masyarakat, terutama yang berurusan dengan pengadilan. Namun dalam putusan perkara No.108/Pdt.G/2015/PN.TBK pertimbangan hukumnya kurang lengkap, karena hanya didasarkan pada undang-undang koperasi tanpa memperhatikan ketentuan KUHPerdata khususnya tentang perjanjian. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti: pertama, bagaimana analisis terhadap penolakan gugatan wanprestasi oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun putusan No.108/Pdt.G/2015/PN.TBK? kedua, Pertimbangan hakim terhadap penolakan gugtan wanprestasi oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam memutuskan putusan perkara No.108/Pdt.G/2015/PN.TBK? Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), maka dalam pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach), dengan pendekatan tersebut pemecahan dalam perkara No.108/Pdt.G/2015/PN.TBK dengan melihat pertimbangan hukum yang ada dalam putusan tersebut. Sifat penelitian ini adalah deskritif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan perkara No.108/Pdt.G/2015/PN.TBK yang menolak seluruh gugatan penggugat dengan pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi kurang lengkap tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1397 KUHPerdata. Selain itu, putusan perkara No.108/PDT.G/2015/PN.TBK mengedepankan aspek kemanfaatan dari pada aspek keadilan dan aspek kepastian hukum. Kata kunci: Penegak Hukum, Putusan, dan Pertimbangan Hakim.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Penegak Hukum, Putusan, dan Pertimbangan Hakim.
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Ari Eka Wahyudi
Date Deposited: 01 Oct 2019 01:45
Last Modified: 01 Oct 2019 01:45
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/20946

Actions (login required)

View Item View Item