Nurhasanah, - (2019) TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN TERHADAP JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN (Studi di Penyeberangan Perahu Bermotor/Kapal Kempang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1 COVER.pdf Download (447kB) | Preview
Preview	Text 4. pengesahan.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text 5. Abstrak.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text 6. kata pengantar.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text 7. Daftar Isi.pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text 9. Bab I.pdf Download (478kB) | Preview
Preview	Text 10. Bab II.pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text 11. Bab III.pdf Download (473kB) | Preview
	Text 12. Bab IV OK.pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB)
Preview	Text 13. Bab V.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text 14. daftar pustaka.pdf Download (258kB) | Preview

Abstract

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menggunakan jasa penyeberangan memang cukup tinggi. Hal ini disebabkan belum adanya jembatan penghubung yang bisa dilalui masyarakat, sehingga mereka banyak menggunakan jasa penyeberangan perahu bermotor/kapal kempang. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, apakah faktor penyebab kurang terlaksananya ketentuan mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan di penyeberangan perahu bermotor/kapal kempang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun lokasi penelitian ini adalah pada penyeberangan perahu bermotor/kapal kempang di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, sifat penelitian yaitu deskriptif dan menggunakan teknik pengambilan data purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, angket, dan kajian pustaka. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan ini belum sepenuhnya diketahui oleh pemilik kempang dan masyarakat dan faktor penyebabnya ialah kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku karena kurang adanya komunikasi antara pihak Syahbandar dan pemilik perahu bermotor/kempang, Kurangnya sarana dan prasarana keselamatan yang mendukung dalam proses penyeberangan, belum tersedianya tiket resmi kempang, setiap pemilik tidak mengukur kapasitas muatan dalam suatu perahu kempang berapa jumlah motor dan berapa jumlah penumpang yang bisa ditampung dalam angkutan penyeberangan kempang yang sering mengakibatkan over kapasitas sehingga mengkhawatirkan keselamatan umum.

Actions (login required)

View Item