RAMA DANDI, - (2021) Eefektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai). Skripsi thesis, SYARIAH DAN HUKUM.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (515kB)
Preview	Text GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini membahas terkait Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan. Secara umum ketentuan baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid, di dalam fiqh Syafi’i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Abu hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan adalah 17 tahun Permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat,yakni masih banyak ditemukan anak-anak muda menikah di bawah usia yang telah ditentukan didalam Undang-Undang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan serta untuk mengetahui standar usia nikah dari perspektif masyarakat. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai, di mana peneliti mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang sesuai dengan permasalahan di tengah masyarakat, maka dapat diambil sebuah hasil penelitian bahwa efektivitas regulasi batas usia nikah dalamUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat perkawinan yaitu kurang efektif, di mana masih banyak ditemukan masyarakat menikahkan anaknya yang masih di bawah usia untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Anak yang menikah di bawah standar usia dari pemerintah tetap dapat menikah, ketika keluarga mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama dan melakukan praktik nikah sirri. Hal itu pun terjadi tidak terlepas pada kurangnya kebijakan pemerintah untuk men-follow up kembali Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah tersebut. Kata kunci : Efektivitas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Actions (login required)

View Item