Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN

ELYA KASWITA (2017) PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER (1).pdf

Download (490kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PENGESAHAN (1).pdf

Download (407kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK (1).pdf

Download (269kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR (1).pdf

Download (394kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI (1).pdf

Download (127kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I (1).pdf

Download (438kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II (1).pdf

Download (473kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III (1).pdf

Download (392kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV (1).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (375kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V (1).pdf

Download (214kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf

Download (271kB) | Preview

Abstract

Elya Kaswita (2017) : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang urusan pemerintahan daerah yang terdapat kesenjangan dalam hal urusan pemerintahan yang wajib seperti pembangunan daerah dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa “Urusan pemerintahan daerah telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 yang mengatakan bahwa (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren terdapat pada pasal 11 yang mengatakan bahwa (1) urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuala Kampar, dan apa faktor penghambat pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuala Kampar. Penelitian yang diadakan ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari responden penelitian, disamping itu, penelitian sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas berlakunya suatu aturan hukum yang berlaku pada masayarakat. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Karena pada dasarnya dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bahwa Sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) yang menjadi urusan pemerintahan yang wajib terdapat pula pada pasal 12 Undang-Undang i i Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. Sosial Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa di Kecamatan Kuala Kampar terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah. Karena di Kecamatan kuala Kampar belum mendapatkan pembangunan seperti daerah yang ada di perkotaan. Kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dengan daerah Kecamatan Kuala Kampar terlihat dari pembangunan kesehatan, baik dari segi kelengkapan fasilitas, alat medis, dan tenaga medis. Padahal Kecamatan kuala Kampar tinggal di daerah yang terpencil dan terisolir yang seharusnya mendapatkan pembangunan yang lebih. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di Kabupaten Pelalawan ialah karena keterbatas

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Rina Amelia -
Date Deposited: 21 Sep 2019 15:40
Last Modified: 21 Sep 2019 15:40
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/20586

Actions (login required)

View Item View Item