ELYA KASWITA (2017) PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (490kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (407kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (394kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (438kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (473kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (392kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (271kB) | Preview

Abstract

Elya Kaswita (2017) : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang urusan pemerintahan daerah yang terdapat kesenjangan dalam hal urusan pemerintahan yang wajib seperti pembangunan daerah dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa “Urusan pemerintahan daerah telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 yang mengatakan bahwa (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren terdapat pada pasal 11 yang mengatakan bahwa (1) urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuala Kampar, dan apa faktor penghambat pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuala Kampar. Penelitian yang diadakan ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari responden penelitian, disamping itu, penelitian sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas berlakunya suatu aturan hukum yang berlaku pada masayarakat. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Karena pada dasarnya dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bahwa Sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) yang menjadi urusan pemerintahan yang wajib terdapat pula pada pasal 12 Undang-Undang i i Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. Sosial Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa di Kecamatan Kuala Kampar terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah. Karena di Kecamatan kuala Kampar belum mendapatkan pembangunan seperti daerah yang ada di perkotaan. Kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dengan daerah Kecamatan Kuala Kampar terlihat dari pembangunan kesehatan, baik dari segi kelengkapan fasilitas, alat medis, dan tenaga medis. Padahal Kecamatan kuala Kampar tinggal di daerah yang terpencil dan terisolir yang seharusnya mendapatkan pembangunan yang lebih. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di Kabupaten Pelalawan ialah karena keterbatas

Actions (login required)

View Item