KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DANAU MANINJAU KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU

ANGGA PERMANA, (2017) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DANAU MANINJAU KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER (1).pdf

Download (466kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PENGESAHAN (1).pdf

Download (452kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK (1).pdf

Download (202kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR (1).pdf

Download (330kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI (1).pdf

Download (219kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I (1).pdf

Download (614kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II (1).pdf

Download (469kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III (1).pdf

Download (505kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV (1).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (402kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V (1).pdf

Download (202kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf

Download (218kB) | Preview

Abstract

Angga Permana (2017) : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Danau Maninjau Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Masalah lingkungan merupakan suatu hal kompleks yang sering terjadi dalam masyarakat. Kerusakan dan pencemaran lingkungan Danau Maninjau menjadi perhatian utama bagi Pemerintah dalam menjalankan kewenangan serta kebijakan dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakannya. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadapat kerusakan lingkungan merupakan salah satu yang melatarbelakangi dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini bertujuan pertama: mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap pengawasan kerusakan dan pencemaran Danau Maninjau, kedua: apa faktor penghambat terlaksanannya kebijakan serta dampak yang ditumbalkan dari kerusakan ini. Penelitian ini dilakukan di kawasan Danau Maninjau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Loka Alih Penyehatan Danau, Pemerintah Kecamatan. Lokaasi penelitian ini merupakan tempat yang tepat bagi penulis untuk melengkapi data dan memecahkan permaslahan yang diteliti dengan baik dan jelas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis yaitu bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari responden penelitian selain itu penelitian hukum sosiologis juga dimaksud untuk mengetahui efektifitas hukum yang berlaku pada masyarakat sedangkan Populasi dan Sample merupakan kesseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer, data skunder dan data tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan kuisioner. Objek dalam penelitian ini adalah kerusakan kasawasan Danau Maninjau, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan dan lembaga penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tanjung Raya yang penulis berikan angket berkenaan dengan permasalahan yang diteliti yang dapat mewakili keseluruhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Purposive Sampling yaitu pengambilan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini 1 orang kepala Dinas Lingkungan Hidup, 1 orang Camat Tanjung Raya, Kepala jasa informasi LIPI dan 100 orang masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan. Bahwa Pemerintah dalam hal ini adalah pejabat berwenang masih kurang melaksanakan pengawasan terhadap kerusakan dan pencemaran yang terjadi di kawasan Danau Maninjau sebagaimana telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan ii Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Selain itu terdapatnya faktor penghambat yang menyebabkan tidak terlaksananya pengwasan ini dengan baik seperti tidak adanya AMDAL, dan anggaran untuk penyelesaian masalah ini.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Rina Amelia -
Date Deposited: 21 Sep 2019 15:31
Last Modified: 21 Sep 2019 15:31
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/20582

Actions (login required)

View Item View Item