MAYSARAH DINDA ARISA BR. PULUNGAN (2017) KEDUDUKAN YAYASAN YANG TIDAK MEMILIKI AKTA PENDIRIAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (404kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (344kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (314kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (349kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (245kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (142kB) | Preview

Abstract

Maysarah Dinda Arisa P. (2017) : Kedudukan Yayasan yang Tidak Memiliki Akta Pendirian Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang mengatakan bahwa “ (1) pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia, atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan akta pendirian dengan ketentuan undang-undang ini. (2) yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memperoleh status badan hukum dengan menyesuaikan Anggaran Dasar dengan ketentuan undang-undang, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka paling lambat 1 tahun sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan yayasan yang tidak memiliki akta pendirian menurut UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan, dan akibat hukum pada yayasan yang tidak memiliki akta pendirian ditinjau menurut UU No. 28 Tahun 2004 Yayasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap yayasan yang tidak memenuhi kewajiban yang diamanatkan oleh UU Yayasan sehingga menimbulkan akibat hukum bagi yayasan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan dari buku dan berbagai literatur lainnya yang kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (content analysis) yaitu menelaah isi UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa seiring dengan terbentuknya UU Yayasan dan diakuinya yayasan sebagai badan hukum, maka eksistensi yayasan semakin kuat dan ini merupakan syarat formal bagi sebuah badan (entitas) untuk dikatakan sebagai badan hukum, disamping syarat formal yaitu memiliki akta pendirian yang autentik dari notaris, harus mendapat pengakuan pemerintah melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengakuan sebagai badan hukum bukan berlangsung secara otomatis, namun dengan catatan yaitu terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan yang wajib dilakukan, yaitu menyesuaikan anggaran dasar dalam akta pendirian dengan ketentuan UU Yayasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun yayasan yang telah berdiri sebelum undang- ii undang ini lahir, wajib membuat akta pendiriannya kembali dengan bahasa menyesuaikan anggaran dasar dalam akta pendiriannya. Kewajiban tersebut merupakan syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum, sehingga membawa konsekuensi hilangnya bentuk badan hukum dari suatu yayasan yang menjadikannya perkumpulan biasa apabila tidak menjalankan kewajiban tersebut. Dengan begitu, kedudukan yayasan dengan bentuk badan hukumnya yang telah hapus menjadikan yayasan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai yayasan. Dengan telah berakhirnya waktu yang disediakan untuk menyesuaikan anggaran dasar dalam akta pendirian dengan UU Yayasan, maka kekayaan dapat dilikuidasi dan yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Actions (login required)

View Item