RUDRI MUSDIANTO SAPUTRO (2017) PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM MEMBANTU KEPALA DAERAH MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KABUPATEN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2012-2016. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (417kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (455kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (344kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (325kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (384kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (249kB) | Preview

Abstract

Rudri Musdianto Saputro (2017) Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Wakil Kepala Daerah dalam Membantu Kepala Daerah Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala Kabupaten Kuantan Singingi periode 2012-2016. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis penelitian hukum sosiologis penelitian hukum sosiologis penelitian hukum sosiologis penelitian hukum sosiologis penelitian hukum sosiologis penelitian hukum sosiologis penelitian hukum sosiologis penelitian hukum sosiologis penelitian hukum sosiologis penelitian hukum sosiologis yang bersifat lapangan, metode dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Sebagai data primer data primer data primer data primer data primer data primer data primer data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan tentang tugas dan kewajiban wakil kepala daerah, hambatan-hambatan yang timbul serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam membantu kepala daaerah menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah ditinjau dari perspektif Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014 adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengkoordinasi kegiatan pemerintahan daerah dan menindalanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menantaati seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan program strategis nasional dan menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertical di daerah dan semua perangkat daerah. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala Kabupaten Kuantan Singingi periode 2012-2016 dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah a) Kepala daerah sangat minim memberikan kewenangan kepada wakil kepala daerah dalam pemerintahan, b) ii Kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama berupaya untuk mendapat kesempatan dan perhatian lebih dari masyarakat, c) Kurang baiknya hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, d) Lemahnya posisi wakil kepala daerah atau wakil bupati, e) Tidak ada ketegasan soal pembagian kewenangan tugas antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, f) Karena adanya koalisi yang dibangun hanya atas dasar memperkuat dukungan politik semata pada saat pemilihan kepala daerah.

Actions (login required)

View Item