JUFRI HARDIANTO ZULFAN (2017) TINJAUAN KEBERADAAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (467kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (345kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (398kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (306kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (559kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (652kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (524kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (426kB) | Preview

Abstract

Salah satu usaha yang sangat penting dilakukan untuk tetap dapat membuat kehormatan serta terjaganya martabat hakim dalam kekuasaan kehakiman pada suatu negara adalah dengan mengadakan atau membuat suatu kekuatan yang dapat mengawasinya yang ia sendiri terpisah dari kekuasaan yang diawasi tersebut atau pihak eksternal dari pihak yang diawasi. Komisi Yudisal dibentuk agar kewibawaan, martabat hakim tetap terjaga,serta melakukan upaya-upaya preventif sehingga hakim tidak melanggar kode etik yang dapat merusak kepercayaan public kepadanya. Komisi Yudisial sebagai satu-satunya lembaga negara yang secara eksternal mengawasi para hakim sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 membuatnya harus bekerja ekstra dan hati-hati. Kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial yang telah jelas dan berakibat hukum namun hanya dianggap sebagai Supporting Institution serta tidak menyeluruh dikarenakan objek fungsinya. Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana keberadaan Komisi Yudisial dalamsistemketatanegaraan Indonesia berdasarkanUndang-UndangDasar 1945 ?, Bagaimana fungsi Komisi Yudisial dalam system ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan Komisi Yudisial dalam system ketatanegaraan Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana fungsi Komisi Yudisial dalam system ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini adalah penelitian normatif (studi kepustakaan), sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan mengkaji dan membahas terkait Komisi Yudisial, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal, kamus, majalah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang disebut didalamUndang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B yang menerangkan kewenangan Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim agung, serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim dan terakhir Komisi Yudisial bersifat mandiri, telah berdasar hukum dan secara konstitusional Komisi Yudisial bukanlah bersifat Supporting Institution namun sejajar dengan lembaga negaralainya dan menginga tsecara konstitusional Supporting Institution sama sekali tidak dikenal. Melihat keberadaan serta fungsi Komisi Yudisial yang telah jelas disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki wewenang yang juga telah ditetapkan secara jelas didalam Undang-Undang Dasar 1945, dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasar hukum yang memberikan keabsahan akan keberadaan nyas ebagai salah satu penyelenggara negara (lembaga negara) dan fungsi yang dijalankan Komisi Yudisial secara nasional. Masyarakat hari ini, tidak asing lagi dengan kehadiran ii Komisi Yudisial serta fungsinya selaku pengawas hakim dan penegak kehormatan keluhuran dan kode etik hakim dan ini memang berbeda sebelum Komisi Yudisial diadakan tepatnya saat orde lama maupun orde baru. Komisi Yudisial diadakan karena munculnya rasa tidak percaya serta besarnya harapan untuk kemurnian dan bersihnya kekuasaan kehakiman dari pelanggaran-pelanggaran dan tidak terlepas juga dari hakim itu sendiri, kehadiran Komisi Yudisial baru terealisasi setelah beberapa tahun berlalunya reformasi di negara ini, sehingga diharapkan kehadiran Komisi Yudisial benar-benar dapat menjaga wibawa kekuasaan kehakiman dan menjadikannya tetap terkontrol dan dipercaya oleh masyarakat.

Actions (login required)

View Item