RIAN PRATAMA PUTRA (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BAJA TULANGAN BETON YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (423kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (271kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (393kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (349kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (400kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (355kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (250kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (169kB) | Preview

Abstract

Rian Pratama Putra (2017): Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Baja Tulangan Beton yang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Nasional Indonesia (SNI) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 8 huruf a telah mengatur bahwa” pelaku usaha dilarang memproduksi/ memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar dan syarat ketentuan undang-undang, dalam kaitan ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat penjualan baja tulangan beton yang tidak sesuai dengan standar nasional indonesia. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan: bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen baja tulangan beton yang tidak sesuai dengan standar nasional indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan apakah faktor penyebab pelaku usaha masih melakukan penjualan baja tulangan beton yang tidak sesuai dengan standar nasional indonesia tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen yang dirugikan dan upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk menuntut ganti kerugian tersebut. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut dalam penulisan ini metode penilitian yang digunakan berdasarkan hukum sosiologis, dengan cara melakukan observasi dan wawancara, karena dalam pengumpulan data penulis melakukan survey dilapangan dengan mendatangi responden. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa konsumen merasa dirugikan atas penjualan baja tulangan beton yang dilakukan oleh pelaku usaha yang belum memberikan baja tulangan beton yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, ini sudah jelas pelaku usaha melanggar pasal 8 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi barang yang tidak memenuhi standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fator pelaku usaha masih melaksanakan penjualan baja tulangan beton, karena kurangnya pengawasan dari Disperindag Kota Pekanbaru terhadap pelaku usaha, kemudian kemudahan mendapatkan barang dari distributor, mencari keutungan yang sebesar-besarnya.

Actions (login required)

View Item