Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

PELAKSANAAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

TAUFIT HIDAYAT (2017) PELAKSANAAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER (1).pdf

Download (416kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PENGESAHAN (1).pdf

Download (296kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK (1).pdf

Download (199kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR (1).pdf

Download (403kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI (1).pdf

Download (211kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I (1).pdf

Download (397kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II (1).pdf

Download (305kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III (1).pdf

Download (442kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV (1).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (368kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V (1).pdf

Download (199kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf

Download (175kB) | Preview

Abstract

Taufit Hidayat (2017) Pelaksanaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa Penelitian ini di latarbelakangi oleh pengamatan penulis tentang laporan kepala desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 pasal 10 yaitu membahas informasi penyelenggaraan pemerintah desa bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud, kepala desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas 2 poin maslah pokok. Pertama, bagaimana pelaksanaa informasi penyelenggaraan pemerintah desa di desa Sipungguk. Kedua, apa faktor penghambat dalam pelaksanaan informasi penyelenggaraan pemerintah desa di desa Sipungguk. Penelitian ini dilakukan di kantor kepala desa Sipungguk yang beralamat di desa Sipungguk kecamatan Salo Kabupaten Kampar, alasan pemilihan lokasi tempat penelitian disini dikarenakan lokasi penelitian yang terjangkau oleh penulis dan permasalahan-permasalahan yang di angkat bisa menunjang wawasan dari segi hukum dan masalah-masalah yang di teliti bisa dipecahkan dengan baik dan benar. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan informasi penyelenggaraan pemerintah desa di desa Sipungguk. Kedua, Apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan informasi penyelenggaraan pemerintah desa di desa Sipungguk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan survey atau langsung kelapangan untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 9 orang. jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi,wawancara dan kajian pustaka.metode yang digunakan dalam menganaliasa data dengan analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk kata-kata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui proses pelaksanaan informasi penyelenggaraan pemerintah desa di desa sipungguk kecamatan Salo belum berjalan dengan baik, dengan ketiadaan informasi yang diberi pemerintah desa, berakibat kurang bermanfaatnya media informasi yang di mikiki desa dan kurangnyanya informasi yang didapat masyarakat desa. Yang menjadi penghabat yaitu masih kurangnya media informasi yang di miliki desa sipungguk, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Rina Amelia -
Date Deposited: 19 Sep 2019 08:13
Last Modified: 19 Sep 2019 08:13
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/20427

Actions (login required)

View Item View Item