RIO AZHARI (2017) ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN KEWENANGANPEJABAT PELAKSANA TUGAS SEMENTARA (PLT) GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
1. COVER (1).pdf Download (547kB) | Preview |
|
|
Text
2. PENGESAHAN (1).pdf Download (396kB) | Preview |
|
|
Text
3. ABSTRAK (1).pdf Download (120kB) | Preview |
|
|
Text
4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (299kB) | Preview |
|
|
Text
5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (134kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB I (1).pdf Download (445kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB II (1).pdf Download (461kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB III (1).pdf Download (585kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uin-suska.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB) |
|
|
Text
10. BAB V (1).pdf Download (136kB) | Preview |
|
|
Text
11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (202kB) | Preview |
Abstract
Rio Azhari (2017) : Analisi Hukum Tentang Batasan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Pllt) Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang jelasnya aturan tentang batasan kewenangan seorang pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur dengan gubernur defentif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan dikarenakan tidak adanya istilah pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur atau al-Waliy dalam persepektif ketatanegaraan islam atau fiqih siyasah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) yakni menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Data penelitian ini diperoleh dari data primer yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Literatur mengenai fiqih siyasah yakni kitab al-Ahkam al-Shulthaniyyah karya imam al-Mawardi dan beberapa buku yang membahas tentang pelaksana tugas sementara (Plt) Gubernur serta data sekunder berupa dokumen maupun peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur. penelitian tersebut lalu dianalisis dengan metode analisis Deskriptif . Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) gubernur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hampir sama dengan gubernur defenitif namun harus melalui persetujuan tertulis menteri dalam negeri. Adapun dalam fiqih siyasah kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah memiliki persamaan dengan kewenangan gebernur (al-Waliy) sebagaimana kewenangan wali (al-Waliy) yang diperoleh dari jabatan umum, namun terdapat perbedaan dalam hal memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada kepala Negara atau Khalifah dimana wali tidak diharuskan untuk memberikan laporan kepada khalifah kecuali terhadap perkara yang belum ada aturannya (legality), sedangkan pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) wajib memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri dan presiden.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| Depositing User: | Mrs Rina Amelia - |
| Date Deposited: | 14 Sep 2019 16:23 |
| Last Modified: | 14 Sep 2019 16:23 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/20256 |
Actions (login required)
 |
View Item |