MUHAMMAD AMIN (2016) PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG JATUHNYA THALAQ TANPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (391kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (440kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (882kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (379kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (930kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (762kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (262kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini membahas Tentang Persepsi Masyarakat Kecamatan Tambangan tentang Jatuhnya thalaq tanpa putusan Pengadilan Agama.Pasal 39 ayat 1 UU no.1 Tahun 1974 Perceraian hanya dapat di laksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. pasal 115 Kmpilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kenyataan yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Tambangan banyak yang melakukan thalaq hanya secara hukum adat dengan mengesampingkan Pengadilan Agama. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek thalaq di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, serta alasan Masyarakat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal tidak berperkara di Pengadilan Agama dan bagaimana keabsahan praktek thalaq di luar Pengadilan Agama dalam perspektif fiqh munakahat. Penelitan ini adalah penelitian lapangan/field research memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 kasus dan di ambil sample 100% yaitu sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik total sampling. Data di kumpulkan melalui observasi, wawancara dan angket. Setelah melakukan penelitian di ketahui bahwa di daerah Kecamatan Tambangan Kabupetan Mandailing Natal terdapat thalaq di luar Pengadilan Agama dan alasan thalaq di luar Pengadilan Agama karna faktor doktrin fiqh yang menyatakan bahwa thalaq cukup dengan memenuhi rukun dan syaratnya, juga faktor ekonomi yang kurang memadai serta kurangnya sarana transportasi, adapun keabsahan thalaq tanpa putusan Pengadilan Agama dalam perspektif fiqh mencederai konsep fiqh secara kaseluruhan tanpa melihat manfa’at dan mudharatnya karna mengesampingkan beberapa hal. Pertama, solusi yang ditawarkan oleh Syari’at Islam untuk menyelesaikan problematika dalam rumah tangga, sebelum memilih jalan thalaq untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Kedua, melanggar konsep maslahat. Sejatinya hukum tiada lain adalah sebgai bentuk menjaga kemashlahatan manusia. Sehingga pemilihan jalan thalaq dengan mempertimbangkan sebagai solusi akhir dalam mengakhiri problematika dalam rumah tangga adalah sisi positifnya dan tidak adanya perlindungan hukum atau kecurangan dan antisipasinya adalah sisi negatif dari thalaq tanpa putusan Pengadilan Agama. Maka jika diambil jalan thalaq maka sisi negatif adalah realisasinya. Dan hukum tidak sejalan dengan tujuannya, yakni merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Ketiga, fiqh adalah hal yang bersifat temporal dan kondisional berdasarkan keadaan mayarakat. Maka pemakaian fiqih yang relevan adalah jawabannya, yakni sesuai dengan situasi dan kondisi Masyarakat Kecamatan Tambangan. Oleh karena itu, fiqih dalam penetapan praktek thalaq tanpa putusan Pengadilan Agama adalah fiqih yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Masyarakat Kecamatan Tambangan dengan mempertibangkan fenomena berdasarkan kemaslahatan, normatifitas dalam Hukum Positif dan aktual sesuai dengan fenomena Masyarakat zaman sekarang. Agar hukum yang lahir bukanlah hukum yang “kaku” di dalam masyarakat.

Actions (login required)

View Item