LIA WAROKA (2017) PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA DI DESA LUKUN KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DESA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (550kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (415kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (230kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (317kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (393kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (357kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (484kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (175kB) | Preview

Abstract

Judul penelitian ini adalah: “PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA DI DESA LUKUN KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DESA”. Dalam rangka untuk melaksanakan otonomi desa sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dilihat dari kewenangan desa yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksnaaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, memang tidak semudah apa yang diungkapkan. Berbagai kendala dihadapi oleh Pemerintah Desa Lukun dalam mewujudkan tujuan dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui pelaksanaan otonomi desa tersebut dari beberapa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa. Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Desa dan BPD Dalam Mewujudkan Otonomi Desa Didesa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta apa faktor penghambat Pemerintah Desa dan BPD dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. Penelitian yang diadakan ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari responden penelitian, disamping itu, penelitian sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas berlakunya suatu aturan hukum yang berlaku pada masayarakat. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyaraka untuk memperoleh kesejahteraan hidup. ii Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa peran Pemerintah Desa dan BPD dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Lukun, yang dilihat dari kewenangan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan terhadap masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena masih tergendala kepada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan BPD, yakni keterbatasan sarana, kekurangan biaya, serta kondisi geografis yang kurang mendukung karena berada di sekitar laut, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sedangkan faktor penghambat Pemerintah Desa dan BPD dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Lukun, antara lain adalah administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum sempurna, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga belum maksimal. Kemudian juga sumber daya alam yang terbatas, masih rendahnya sumber daya manusia, serta anggaran yang belum memadai, sehingga pembangunan desa sulit untuk dilakukan secara sempurna dan maksimal.

Actions (login required)

View Item