M. ARIF (2017) TUGAS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH YANG BERSIFAT LINTAS SEKTORAL. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (447kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (371kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (273kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (433kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (128kB) | Preview

Abstract

Judul dari penelitian ini adalah: “TUGAS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH YANG BERSIFAT LINTAS SEKTORAL”. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014, bahwa salah satu tugas dari BPKP adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Tugas pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan masukan, perbaikan, saran dan pendapat agar penggunaan anggaran APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan tugas pengawasan tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala, sehingga pengawasan yang dilakukan belum dapat maksimal sesuai dengan keinginan semua pihak. Lintas sektoral adalah program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan atau kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternativ kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama Adapun permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana tugas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riaudalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral, serta apa yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakantugasBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riaudalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap tugasBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral.Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang teliti tentangtugas badan pengawasan keuangan dan pembangunan Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral, antara lain adalah, pengawasan terhadap pengelolaan APBD, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja SKPD, audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan keuangan daerah, dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP adalah bersifat preventif, yakni berusaha memperbaik, memberikan saran dan pendapat mengenai penggunaan anggaran yang sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi kesalahan yang sama untuk masa yang akan datang. ii Sedangkan Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral, antara lain adalah penyampaian hasil pembahasan APBD dan laporan penggunaan APBD tidak tepat waktu, laporan penggunaan APBD dari SKPD kurang transparan, tenaga audit yang masih kurang, serta laporan hasil pengawasan dilakukan secara global dan tidak per SKPD. Sehingga hasil pengawasan dan audit terhadap penggunaan anggaran APBD belum maksimal dilakukan.

Actions (login required)

View Item