PAJAR PANGESTU (2017) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO. 05 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DI JALAN HR. SOEBRANTAS. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER_2017744ADN.pdf Download (364kB) | Preview
Preview	Text 2. PERSETUJUAN (1).pdf Download (246kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (388kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (413kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (658kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (324kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB IV (1).pdf Download (528kB) | Preview
	Text 10. BAB V (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)
Preview	Text 11. BAB VI (1).pdf Download (279kB) | Preview
Preview	Text 12. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (211kB) | Preview

Abstract

Kota pekanbaru salah satu kota berkembang di Provinsi Riau dengan berbagai fasilitas publik yang memadai. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya tingkat persaingan para pedagang, dimana pedagang yang tidak memiliki modal yang besar serta tidak memiliki izin lebih memanfatkan fasilitas umum sebagai wadah untuk berdagang. Permasalahan pedagang kaki lima merupakan sebuah fenomena sosial yang sangat sulit dihindari. Pemerintah kota telah merumuskan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2002 mengenai Ketertiban Umum. Namun tingginya pelanggaran membuat pemerintah melakukan pengawasan dan penertiban. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan implementasi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Umum Oleh Pemerintah Pekanbaru. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di wilayah Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan tepatnya Di Jalan HR. Soebrantas Panam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pihak Aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru sudah melakukan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengenai Peraturan Daerah No 5 Tahun 2002. Permasalahan utama para pedagang tidak mengindahkan himbauan yang diberikan sehingga mamaksa pihak Satpol PP untuk memberikan peringatan serta sanksi, namun upaya yang dilakukan masih belum maksimal. Terbatasnya jumlah anggota menjadi suatu masalah lain yang dihadapi pihak Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai aparatur pelaksana. Minimnya anggota mengakibatkan dalam melaksanakan patroli tidak bisa dilakukan secara optimal. Selain masalah terbatasnya jumlah anggota, masalah lainnya adalah belum semua personil yang terjun kelapangan memahami mengenai isi Perda No 5 Tahun 2002. Bentuk pengawasan dan penertiban yang dilakukan bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan pelanggaran peraturan dengan melakukan himbauan (persuasif), melakukan pencegahan (perventif) dan melakukan penertiban. Sebenarnya pihak Pemerintah Kota sudah memberikan sarana dan prasarana yaitu dengan memberikan tempat-tempat yang layak bagi para pedagang untuk berjualan, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. Kata kunci : Perda, penertiban, larangan berdagang terhadap pedagang kaki lima

Actions (login required)

View Item