Wasinton, - (2019) PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN, PENINDAKAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN MAKSIAT. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (459kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN.pdf Download (542kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (447kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI.pdf Download (327kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB I.pdf Download (524kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB II.pdf Download (495kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB III.pdf Download (552kB) | Preview
	Text 10. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (479kB)
Preview	Text 11. BAB V.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text 12. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (407kB) | Preview

Abstract

Pemerintah Kota Pariaman dan DPRD Kota Pariaman telah membuat banyak Peraturan Daerah, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat. Dimana dalam hal ini DPRD harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda yang telah dibuat untuk kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun hingga saat ini masih bisa ditemukan pelanggaran terhadap Perda tersebut, sebagai contoh masih banyak Orgen Tunggal yang masih melaksanakan acara melewati batas waktu yang ditentukan dan juga masih bisa ditemukan warnet yang buka melewati batas waktu yang telah diatur didalam Perda. Penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman tepatnya di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan di sertai dengan data sekunder yang di dapat langsung dari responden atau sampel yang sudah penulis tentukan melalui wawancara. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari berbagai unsur yaitu Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman yang berjumlah 1 orang dan anggota Komisi I DPRD Kota Pariaman yang berjumlah 5 orang. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau , penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi. Sampel terdiri 1 orang Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman dan 5 orang anggota Komisi I DPRD Kota Pariaman. Dan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2013 di Kota Pariaman terutama Komisi I belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran seperti orgen tunggal dan warnet yang melebihi batas waktu yang ditentukan, selain itu DPRD memiliki hambatan baik itu kurangnnya inisiatif anggota DPRD melakukan pengawasan, kurangnya sumber daya dan anggaran, masih banyak warga yang belum tahu Perda tersebut dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam melakukan pengawasan adanya kesadaran DPRD untuk melakukan pengawasan, memaksimalkan kinerja aparat penegak, memberi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dan diharapkan masyarakat Kota Pariaman dapat menerima Peraturan Daerah yang telah dibuat dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Kota Pariaman itu sendiri.

Actions (login required)

View Item