Siska, - (2019) PPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU DI KABUPATEN AGAM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text A. Cover.pdf Download (315kB) | Preview
Preview	Text PENGESAHAN.pdf Download (427kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (373kB) | Preview
Preview	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (447kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (495kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (505kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (507kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (383kB) | Preview

Abstract

Ekosistem danau sebagai sebagai salah satu sumber daya alam sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan manusia. Di bidang pertanian, perikanan, perhubungan, pariwisata, dan lain-lain. Banyaknya masyarakat yang melakukan Pembudidayaan ikan dengan karamba jaring apung (KJA) di Danau Maninjau adalah salah satu faktor yang menyebabkan kelestarian Danau Maninjau berkurang mengakibatkan banyaknya ikan mati. Padahal daya tampung dan dukung KJA sudah di tetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam, hal ini perlu di lihat bagaimana pelaksanaan Perda di kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau dan apa upaya dan kendala dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologi yang diteliti pada awalnya adalah bahan hukum primer, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap bahan hukum sekunder dilapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam. Dari hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Perda pada kawasan danau yang mengatur jumlah KJA belum bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya, karena zonasi pada danau belum ditentukan, karena Danau Maninjau termasuk danau prioritas nasional dan diambil alih oleh Provinsi dalam penentuan zonasinya sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tapi upaya pelaksanaan Perda terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Agam dengan dikeluarkan SK Bupati Agam Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau dan SK penunjang lainnya, Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau memiliki 10 agenda salah satunya Stop KJA dan Pengurangan KJA, pengendalian KJA sudah dilakukan dengan cara “mina padi” agar masyarakat bisa beralih dari danau ke daratan yang dapat mengurangi pencemaran yang terjadi di Danau Maninjau, dan melakukan goro bersama masyarakat untuk membersihkan danau dan sekitar danau, dan pemerintah selalu mengsosialisasikan pentingnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau agar masyarakat mengurangi KJA pada danau, dan danau bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama.

Actions (login required)

View Item