MUHAMMAD REZAH (2017) PERANAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 21 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
1. COVER (1).pdf Download (425kB) | Preview |
|
|
Text
2. PENGESAHAN (1).pdf Download (384kB) | Preview |
|
|
Text
3. ABSTRAK (1).pdf Download (197kB) | Preview |
|
|
Text
4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (250kB) | Preview |
|
|
Text
5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (276kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB I (1).pdf Download (352kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB II (1).pdf Download (421kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB III (1).pdf Download (497kB) | Preview |
|
Text
9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB) |
||
|
Text
10. BAB V (1).pdf Download (212kB) | Preview |
|
|
Text
11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (200kB) | Preview |
Abstract
Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan upah minimum kota adalah salah satu kewenangan dari pemerintah dengan fungsi yang diperankan oleh Dinas Ketenagakerjaan melalui para Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan yang selanjutnya didukung dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagaan Terpadu dan tercantum dalam peraturan presiden no 21 tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan dan undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang didalamnya memberikan hak dan tanggung jawab kepada setiap pegawai pengawas untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, Bagaimana peranan pegawai Pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan upah minimum kota di kota pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Apakah faktor pendukung dan penghambat didalam melaksanakan tugas sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan di kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang di lakukan langsung ke lapangan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan di lanjutkan dengan wawancara langsung di kantor dinas tenagakerja kota pekanbaru. Sedangkan metode penelitian ini deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua sumber data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat menggambarkan secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Peran pegawai pengawas ketenagakerjaan yaitu Mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum kota di kota pekanbaru. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah : faktor pendukung, pegawai pengawas yang memiliki hak independen yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja yang telah di berikan pendidikan atau dilatih selama 6 (enam) bulan untuk melakukan fungsi pengawasan penerapan Upah Minimum yang telah ditetapkan pemerintah, dengan di berikanya pendidikan atau dilatih selama 6 (enam) bulan pegawai pengawas ketenagakerjaan tentunya sudah di bekali kemahiran, keahlian dan kemampuan yang baik dalm melakukan pengawasan. Faktor penghambat, keterbatasan jumlah personil pengawas dan kurangnya dukungan oleh sarana dan prasarana pengawasan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mrs Rina Amelia - |
Date Deposited: | 08 Sep 2019 09:12 |
Last Modified: | 08 Sep 2019 09:12 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/19528 |
Actions (login required)
View Item |