ABDUL HASANAL (2016) REALISASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 395/ TUN/2011 TENTANG PENEGASAN STATUS WILAYAH LIMA DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU DAN KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (455kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (472kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (317kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (349kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (172kB) | Preview

Abstract

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Seperti Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hulu. Namun, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemrintah Kabupaten Rokan Hulu bersengketa memperebutkan lima desa. Perebutan lima desa antara Pemrintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui proses yang sangat panjang dan melelahklan. Sehingga pada akhirnya keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 yang menyatakan lima desa masuk ke wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Namun, realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 yang menyatakan lima desa masuk ke wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tidak sepenunya terlaksana. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi penulis untuk melakukan penelitian yaitu Bagaimana realisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/tentang penegasan status wilayah lima desa di kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 tentang penegasan status wilayah lima desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 tentang penegasan status wilayah lima desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 tentang penegasan status wilayah lima desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sosiologis. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data-data mengenai realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 tentang penegasan status wilayah lima desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tentang menetapkan lima desa masuk ke wilayah Kabupaten Kampar tidak sepenuhnya terlaksana. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih mengklaim bahwa lima desa tersebut masuk ke Kabupaten Rokan Hulu, faktor penghambatnya adalah masih berdiri dan berfungsinya Kantor pelayanan administrasi pemerintahan desa milik pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di Kecamatan Tapung Hulu, masih adanya 85 % masyarakat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu dan masyarakat lima desa lebih memilih Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dibandingkan Kecamatan Tapung Hulu

Actions (login required)

View Item