Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT KAMPUNG ADAT LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK

KHUSNUL HIDAYAH (2018) TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT KAMPUNG ADAT LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER__2018678IH.pdf

Download (192kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PENGESAHAN__2018678IH.pdf

Download (343kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK__2018678IH.pdf

Download (196kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR__2018678IH.pdf

Download (289kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI__2018678IH.pdf

Download (202kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I__2018678IH.pdf

Download (411kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II__2018678IH.pdf

Download (338kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III__2018678IH.pdf

Download (438kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV__2018678IH.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (386kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V__2018678IH.pdf

Download (202kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA__2018678IH.pdf

Download (200kB) | Preview

Abstract

Hukum adat merupakan tehnis ilmiah, yang menunjukan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalanagn masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Hukum adat yang tradisional menunjukan adanya nilai-nilai universal seperti asas gotong royong, fungsi sosial manusia, dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Lembaga adat mempunyai tugas dan wewenang untuk melestarikan budaya dan adat istiadat, dan lembaga adat sangat berperan dalam mempertahankan adat istiadat dan hukum adat sesuai dengan masyarakat yang ada dikampung adat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 18B ayat (2) Tahun 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Mengacu kepada ini pemerintahan kabupaten siak membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan weweanag lembaga adat dan faktor penghambat tidak berjalannya tugas dan wewenang lembaga adat kampung adat lubuk jering berdasarkan perda nomor 2 tahun 2015. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak berjalannya tugas dan wewenang lembag adat kampung adat lubuk jering kecamatan sungai mandau berdasarkan pasaal 9 perda no 2 tahun 2015 tentang penetapan kampung adat di kabupaten siak. Faktor penghambat berjalannya tugas dan wewenang lemabaga adat kampung adat lubuk jering sebagai beriku: pertama tidak ada anggaran untuk menjalankan tugas dan wewenang lembaga adat kampung adat lubuk jering, kedua belum ada peraturan dari Pemerintah Provinsi atau LAM provinsi mengenai Lembaga adat, serta belum ada peraturan pemilihan kepala desa melalui Lembaga Adat Kampung Adat, Ketiga ketidak jelasan struktur Lembaga Adat Kampung Adat Lubuk Jering yang seharusnya ada, polisi adat, hakim adat, dan pamong adat. Kempat, belum keluarnya kode Kampung Adat atau register penomoran Desa Adat. Penelitian ini adalah Penelitian hukum sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan teknnik metode total sampling dimana populasi dan sampel secara keseluruhan adalah sumber data yang di kumpulkan untuk bahan penelitian.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Rina Amelia -
Date Deposited: 06 Sep 2019 00:59
Last Modified: 06 Sep 2019 00:59
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/19302

Actions (login required)

View Item View Item