KOKO SUTRESNO (2018) LEGALITAS HUKUM SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM HAL MUSNAHNYA OBJEK HAK TANGGUNGAN KARENA KEADAAN OVERMACHT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018671IH.pdf Download (364kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018671IH.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018671IH.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018671IH.pdf Download (403kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018671IH.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018671IH.pdf Download (411kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018671IH.pdf Download (358kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018671IH.pdf Download (469kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018671IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018671IH.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018671IH.pdf Download (190kB) | Preview

Abstract

Jaminan untuk benda tidak bergerak yaitu tanah dan benda-benda yang berada diatasnya, maka lembaga jaminannya adalah hak tanggungan yang ditaur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Selama Menikmati fasilatas kredit, objek hak tanggungan mengalami keadaan overmacht yang menyebabkan musnahnya objek hak tanggungan tersebut. Musnahnya objek hak tanggungan akan berdampak pada kedudukan sertifikat hak tanggungan menjadi tidak jelas dan bagi pemegang hak tanggungan yaitu bank akan mengalami kerugian jika debitur wanprestasi. Musnhanya objek hak tanggungan karena keadaan overmacht tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Sementara didalam Undang-Undang Hak Tanggungan hanya mengatur hapusnya hak tanggungan saja, yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama yaitu pengaturan hukum objek hak tanggungan yang musnah karena suatu keadaan overmacht berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan dan kedudukan sertifikat hak tanggungan yang objeknya musnah karena keadaan overmacht. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dikaji dari bahan hukum bukan fakta soaial. Jenis Pendekatan yang dilakukan ada 2 (dua), yaitu pendekatan analisis konsep hukum yang menggunakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum dan pendekatan analisis perundang-undangan yang menelaah semua undang-undang dan peraturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Data dari penelitian ini teridiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat diketahui untuk mengetahui pengaturan objek hak tanggungan yang musnah karena keadaan overmacht penulis menggunakan asas “Lex Superior derogat Legi Inferior” dan menggunakan teori interpretasi sistematis yang menghasilkan bahwa pengaturan objek hak tanggungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dalam pasal 27 tentang hapusnya hak milik, pasal 34 tentang hapusnya hak guna usaha, dan pada pasal 40 tentang hapusnya hak guna bangunan.Untuk mengetahui kedudukan sertifikat hak tanggungan, maka penulis menggunakan metode kontruksi hukum Argumentum per Analogiam (analogi). Analogi yang digunakan adalah menganalogikan sertifikat hak tanggungan menjadi sebuah perjanjian. Kedudukan sertifikat hak tanggungan yang objeknya musnah karena keadaan overmacth, maka berdasarkan syarat perjanjian, maka salah satu syarat sahnya adalah objeknya yaitu tanah telah musnah, sehingga tidak memenuhi syarat perjanjian yaitu suatu hal tertentu, maka kedudukan sertifikat hak tanggungan tersebut menurut syarat perjanjian batal demi hukum (neitigbaarheid). Kata kunci : Sertifikat Hak Tanggungan, Objek Hak Tanggungan, dan Keadaan Overmacht.

Actions (login required)

View Item