PERGESERAN NEGATIVE LEGISLATURE DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SUHERI ANJAS WARDANA (2018) PERGESERAN NEGATIVE LEGISLATURE DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER__2018670IH.pdf

Download (326kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PENGESAHAN__2018670IH.pdf

Download (272kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK__2018670IH.pdf

Download (353kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR__2018670IH.pdf

Download (277kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI__2018670IH.pdf

Download (203kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I__2018670IH.pdf

Download (496kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II__2018670IH.pdf

Download (468kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III__2018670IH.pdf

Download (548kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV__2018670IH.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (406kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V__2018670IH.pdf

Download (322kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA__2018670IH.pdf

Download (216kB) | Preview

Abstract

ndonesia adalah Negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD 1945, dalamPerubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat Negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Begitu juga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 C ayat (1). Dalam kewenangannya, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Dasar (Negative Legisature). Tapi, lebih jauh dari itu memerankan fungsinya sebagai“Positive Legislature” sang pembuat Undang-Undang (membuat norma baru). Maka permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pergeseran Negative Legislature dalam pelaksanaan kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi? dan Bagaimana Akibat Hukum terhadap Pergeseran Negative legislature di Mahkamah Konstitusi?. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh dan dalam lagi tentang pergeseran Negative Legilature dalam pelaksanaan kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun metode yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan diolah dengan cara diseleksi, diklarifikasi dengan sistematis secara Diskriptif Kualitatif, yaitu metode analisa hasil studi kepustakaan kedalam bentuk kalimat yang disusun secara Deduktif atau penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD sebagaimana yang dimaksud dalam UUD dan UU Mahkamah konstitusi diarahkan untuk mendudukkan mahkamah konstitui sebagai negative legislature. Namun jika kemudian ada fenomena pergeseran dari negative legislature menjadi positif legislature, ini bukan lain karena praktik dan kebutuhan lapangan menghendaki demikian. Selain itu, terjadinya kekosongan hukum dan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi alasan kuat untuk mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur. Kata Kunci :Negative Legislature, Positive Legislature, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Rina Amelia -
Date Deposited: 05 Sep 2019 08:42
Last Modified: 05 Sep 2019 08:42
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/19285

Actions (login required)

View Item View Item