Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI PEKANBARU SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI TERHADAP ISU SARA)

SARI MAHRANI SIREGAR (2018) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI PEKANBARU SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI TERHADAP ISU SARA). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER__2018669IH.pdf

Download (226kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PENGESAHAN__2018669IH.pdf

Download (404kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK__2018669IH.pdf

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR__2018669IH.pdf

Download (273kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI__2018669IH.pdf

Download (126kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I__2018669IH.pdf

Download (433kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II__2018669IH.pdf

Download (338kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III__2018669IH.pdf

Download (417kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV__2018669IH.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (412kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V__2018669IH.pdf

Download (124kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA__2018669IH.pdf

Download (182kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) Dipekanbaru Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap Isu Sara). Sejak di belakukannya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik maka masyarakat, pemerintah dan penegak hukum diwajibkan mengetahui, memahami serta bertanggung jawab terhadap penegakan hukum terkait undang-undang tersebut. Namun fakta yang terjadi undang-undang tersebut tidak berjalan secara efektif di masyarakat. Dapat di ketahui banyaknya terjadi kasus tindak pidana penyebar berita bohong yang bermuatan sara dikehidupan masyarakat. Pada beberapa kasus diketahui bahwa masyarakat baru mengetahui adanya undang-undang tersebut setelah adanya kasus tindak pidana penyebaran berita bohong yang berbuatan sara tersebut khususnya para pelaku yang baru menyadari bahwa tindak pidana yang telah dilakukan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) Dipekanbaru Setalah Dikeluarkannya UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap Isu Sara) serta faktor penyebab tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) Dipekanbaru Setalah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap Isu Sara). Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan lokasi penelitian pada kantor direktorat reserse kriminal khusu polda riau, Sedangkan yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala unit subdit II cyber crime ditreskrimsus polda riau, 2 orang anggota subdit II cyber crime ditreskrimsus polda riau, dan masyarakat kecamatan payung sekaki kota pekanbaru sebanyak 210 orang. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, tersier dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian menunjukkan efektivitas hukum terhadap undangundang nomor 19 tahun 2016 saat ini belum berjalan baik dimasyarakat dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap undang-undang tersebut dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan ketika pidana tersebut telah dilakukan. Begitu juga kendala yang dihadapi pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dimana kurangnya personel untuk melakukan aksi nyata berupa sosialisasi kepada masyarakat ditambah lagi dengan kurangnya sarana dan prasarana dari pemerintah sehingga sulitnya untuk mendeteksi adanya kejahatan penyebaran berita bohong yang bermuatan sara yang terjadi melalui akun jejaring sosial media.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ekonomi Syari'ah
Depositing User: Mrs Rina Amelia -
Date Deposited: 05 Sep 2019 08:39
Last Modified: 05 Sep 2019 08:39
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/19283

Actions (login required)

View Item View Item