BAYU FIGUR PRATAMA REJA (2018) PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018661JS.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018661JS.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018661JS.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018661JS.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018661JS.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018661JS.pdf Download (534kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018661JS.pdf Download (330kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018661JS.pdf Download (577kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018661JS.pdf Restricted to Repository staff only Download (639kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018661JS.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018661JS.pdf Download (254kB) | Preview

Abstract

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah desa menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagai pedoman. Lokasi penelitian ini ialah di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Subjek dalam penelitian ini ialah perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan. Selanjutnya populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang staf desa, sedangkan yang menjadi sampel adalah 10 orang yang meliputi 1 orang kepala desa, 1 orang sekdes, 1 orang kaur umum, 1 orang kaur pembangunan, 1 orang kaur pemerintahan, 1 orang BPD, 2 orang RT, dan 2 orang RW, teknik yang digunakan adalah total sampling. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 83 tentang pemerintahan Desa terhadap pembangunan di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pada hal-hal tertentu seperti berdasarkan wawancara yang didapati pada bab sebelumnya, bahwa pelaksanaan pembangunan di desa tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, terlebih-lebih pada pembangunan bidang pasar desa dan kenyamanan masyarakat, bidang pertanian, bidang keagamaan, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Ini berarti bahwa dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Kepala Desa beserta perangkatnya bertugas tidak sejalan sesuai dengan pasal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Kedua, Penerapan pembangunan di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu kurang berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembinaan terhadap petani, tidak disediakannya pupuk subsidi yang memadai, juga tentang sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan di Desa ini juga kurang mendapatkan perhatian. Dalam Fiqih Siyasah, tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparatnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Actions (login required)

View Item