Oki Rio Saputra, - (2019) PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN RIAU TERHADAP BPR DI PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI.pdf Download (10kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB I.pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB II.pdf Download (447kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB III.pdf Download (208kB) | Preview
	Text 10. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
Preview	Text 11. BAB V.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text 12. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (134kB) | Preview

Abstract

Kredit macet adalah kredit yang diperoleh nasabah dari pihak bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Berdasarkan ulasan data sementara dari kasus diatas permasalahan kredit macet sangat rentan terjadi di Lembaga perbankan. Maka dari itu diperlukannya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyelesaian kredit macet tersebut. Rumusan permasalahan dalam penenlitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit macet oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap BPR di Pekanbaru dan apa hambatan yang mempengaruhi penyelesaian kredit macet oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap Bank BPR di pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Riau, Bank BPR Fianka Rezalina Fatma, Bank BPR Pekanbaru, dan Bank BPR Terabina Seraya Mulia. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis, yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian hukum sosiologis ini di lakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita dilapangan atau kenyataan didalam masyarakat sedangkan sefat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data diperoleh kemudian dianalisa. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan penyelesaian kredit macet oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap BPR di Pekanbaru. Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK melaksanakannya melalui beberapa tahapan pengawasan.Yang diantaranya: pengawasan normal, intensif, dan pengawasan khusus. OJK telah melakukan pengawasan normal melalui laporan kinerja BPR yang terdiri dari laporan triwulan,laporan smester dan laporan tahunan. Berdasarkan kebijakan tersebut OJK sudah bekerja secara maksimal namun ada kekurangan dari OJK yaitu upaya penyelesaian kredit macet dalam pengawasan normal yang membuat BPR harus bekerja Ekstra. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penyelesaian kredit macet oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap BPR di pekanbaru. Hambatan penyelesaian kredit macet dilembaga keuangan BPR di pengaruhi oleh beberapa sebab yang diantaranya. Dari segi nasabah menurut OJK Riau Kredit macet terjadi disebabkan kurangnya analisa prinsip kehati-hatian oleh perbankan. Dari segi perbankan Kurangnya inovasi dan sumberdaya manusia dalam hal penganalisaan kredit dan audit perbankan. Untuk itu OJK bisa membuat sebuah trobosan kebijakan yang berlaku secara global bagi lembaga BPR Khususnya. Sehingga kebijakan tersebut dirasa adil dan bisa diterima baik oleh kedua belah pihak. Sehingga kredit macet berkurang atau teratasi.

Actions (login required)

View Item