Adel Ashari, - (2019) KAJIAN HUKUM MENGENAI KINERJA OJK TERHADAP PENDAFTARAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (292kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN.pdf Download (320kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK.pdf Download (399kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (393kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI.pdf Download (336kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB I.pdf Download (647kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB II.pdf Download (370kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB III.pdf Download (556kB) | Preview
	Text 10. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (484kB)
Preview	Text 11. BAB V.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text 12. DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI.pdf Download (318kB) | Preview

Abstract

Berdasarkan peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 7 menyatakan bahwa “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan di OJK”. Namun pada kenyataannya per tanggal 27 Juli 2018 masih banyak terdapat perusahaan financial technology yang belum terdaftar dan tidak berizin di OJK, jumlah tersebut mencapai 227 perusahaan financial technology. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan bagaimana kinerja OJK terhadap pendaftaran dan perizinan perusahaan financial technology dan bagaimana akibat hukum apabila perusahaan financial technology tidak terdaftar di OJK. Jenis penelitian ini tergolong kepada Yuridis Sosiologis, sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Maksud dari deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan teperinci mengenai kinerja OJK terhadap pendaftaran dan perizinan perusahaan financial technology ditinjau berdasarkan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kinerja OJK belum sepenuhnya maksimal dikarenakan masih banyak ditemukannya perusahaan financial technology yang tidak terdaftar dan tidak berizin. Hal itu disebabkan jumlah server-server tersebut sangat banyak menyebar luas di jaringan internet, yang tentunya tidak semua dari server-server tersebut terpantau oleh pihak OJK dan juga minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perusahaan financial technology tidak terdaftar dan tidak berizin tersebut kepada pihak OJK. Namun dari itu semua OJK telah berupaya keras untuk mengurangi angka perusahaan financial technology tidak terdaftar dan tidak berizin serta meningkatkan jumlah perusahaan yang terdaftar dan berizin, itu dapat dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh OJK pada tanggal 3 Februari 2019, jumlah perusahaan finencial technology yang telah terdaftar dan berizin sebanyak 99 perusahaan. Akibat hukum yang terjadi apabila perusahaan financial technology tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK pertama, OJK tidak akan mengawasi segala jenis kegiatan usaha yang tidak tedaftar dan berizin. Apabila konsumen merasa dirugikan, itu diluar tanggung jawab pihak OJK. Kedua, OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memblokir server perusahaan financial technology yang tidak terdaftar dan tidak berizin tersebut. Ketiga, sanksi administratif.

Actions (login required)

View Item