DEDI SANDRA (2018) PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP WARUNG YANG MEMILIKI PENDAPATAN DIATAS 2,5 JUTA RUPIAH WAJIB MEMBAYAR PAJAK (STUDI DIKECAMATAN MANDAU). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018628IH.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018628IH.pdf Download (404kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018628IH.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018628IH.pdf Download (262kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018628IH.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018628IH.pdf Download (412kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018628IH.pdf Download (307kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018628IH.pdf Download (396kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018628IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018628IH.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018628IH.pdf Download (206kB) | Preview

Abstract

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerah serta menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal. Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD yang salah satunya pajak. Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kemampuannya dibidang pembanguan, melalui Pajak Daerah. Salah satunya yaitu Pajak Warung/kedai yang termasuk dalam Objek Pajak Restoran wajib membayar pajak apabila memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah setiap bulan. Sehubungan dengan hal diatas, dalam penelitian ini ingin melihat dan mengetahui bagaimana pelaksaan peraturan daerah kabupaten bengkali nomor 11 tahun 2011, kepada pemilik usaha warung/kedai yang memiliki pendapatan diatas 2,5 kjuta rupiah perbulan, dengan judul “ Tinjauan Pelaksanaan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Terhadap warung Yang Memiliki Pendapatan diatas 2,5 Juta rupiah wajib Pajak”. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksaan perda Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam penarikan pajak terhadap Warung/kedai yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah diKecamatan Mandau, serta Faktor Kendala warung yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah perbulan tidak mebayar pajak. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis tentang yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak daerah di Kabupaten Bengkalis. Lokasi penelitian ini adalah di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini antara lain adalah karena masih banyaknya warung/kedai yang ada di wilayah Kecamatan Mandau yang tidak menghitung pajaknya secara bebas, sehingga yang dibayarkan tersebut tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, serta ada juga di antara restoran tersebut tidak melakukan pembayaran pajak. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan cara melakukan pemungutan pajak terhadap pemilik warung yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah setiap bulan melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), pemungutaan dan pelaksanaan pajak warung ,pembayaran dan penagihan serta sosialisasi perda yang sudah optimal. Kendala yang ditemukan dalam penelitian kurangnya kesadran wajib pajak, tidak mengertinya pendaftaran wajib pajak, setra lemahnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah, saran peneliti kepada pemerintah daerah agar memberikan sanksi yang tegas serta malakukan pemungutan dan pendataan yang lebih kepada pemilik usaha warung/kedai makanan.

Actions (login required)

View Item