WIFDATUL ‘ULYA (2018) TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH TERHADAP PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG IKRAR TALAK HARUS DI DEPAN SIDANG PENGADILAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018593AH.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018593AH.pdf Download (228kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018593AH.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018593AH.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018593AH.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018593AH.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018593AH.pdf Download (419kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018593AH.pdf Download (416kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018593AH.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018593AH.pdf Restricted to Repository staff only Download (601kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018593AH.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018593AH.pdf Download (276kB) | Preview

Abstract

Menurut hukum Islam keabsahan talak dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat talak yang dijatuhkan oleh suami. Menurut hukum postif di Indonesia, perceraian harus di lakukan di depan sidang pengadilan, di luar itu talak dianggap tidak sah, sebagaiamana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam syiyasah syar’iyah penguasa mendapatkan wewenang yang sangat luas dalam mengatur kemaslahatan dan kepentingan umum. Ia boleh saja menentukan perundang-undangan dan peraturan-peraturan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi negara dan rakyatnya berdasarkan prinsip umum syariah yaitu al-‘adalah wa muraat almashalih aljami’i an-naas (prinsip keadilan dan menjaga kemaslahan ummat). Mashlahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudhartan (دسافملا عفدو حلاصملا بلج) dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’, hal ini lah yang dimaksud dengan maqashid asy-syaria’ah. Penelitian dengan judul “Tinjauan Maqashid AsySyariah Terhadap Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Ikrar Talak Harus Di Depan Sidang Pengadilan”, memiliki rumusan masalah bagaimanan konsep talak di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tinjauan maqashid asysyariah terhadap Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang ikrar talak harus di depan sidang pengadilan. Tujuan peneliatian ini adalah untuk mengetahui konsep talak di Pengadilan agama dan tinjauan maqashid asy-syariah terhadap Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini dilakukan secara library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu kitab al-Muwafaqat karangan Abu Ishaq al-Syathibi dan data sekunder, yaitu bukubuku yang berhubungan dengan penelitian. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif dan analisis konten. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa suatu perceraian termasuk cerai talak baru diakui keabsahannya jika telah melalui proses persidangan di pengadilan, pengadilan tidak bertugas untuk melegalkan atau meresmikan talak yang telah diucapkan suami diluar pengadilan, sehingga talak yang diucapkan oleh suami diluar pengadilan tidak diakui sama sekali. Pemerintah dalam menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan telah sejalan dengan maqashid asy-syariah. Aplikasi dari konsep maqashid asy-syariah ini dapat dilihat pada tujuan yang diinginkan oleh pemerintah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan yang mana hal tersebut telah memenuhi lima unsur pokok (ad-dhoruriyat al-khamsah), yaitu: hifdz ad-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-‘aqli (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga keturunan), hifdz al-mal (menjaga harta). Kata kunci: talak, maqashid asy-syariah, mashlahah, undang-undang, pengadilan

Actions (login required)

View Item