AHMAD MUDABBIR (2018) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018536IH.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018536IH.pdf Download (451kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018536IH.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018536IH.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018536IH.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018536IH.pdf Download (448kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018536IH.pdf Download (378kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018536IH.pdf Download (485kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018536IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018536IH.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018536IH.pdf Download (338kB) | Preview

Abstract

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh wewenang dari komisi informasi yang tidak mempunyai wewenang eksekusitersendiri terhadap putusannya sendiri, serta kekurang pahaman para penggugat dan tergugat dalam menyelesaikan sengketa keterbukaan informsi publik, ditambah dengan tidak dijalankannya dari uji eksaminasi / uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) oleh para tergugat serta lembaga kesekretariatan dan anggaran yang kurang singkron dengan kebutuhan di lapangan Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di kantor komisi informasi Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Sawo V nomor 6 purus Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan ditambah dengan pegambilan data data dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta buku buku yang berkaitan dengan penelitian ini Dari penelitian yang penulis lakukan bahwa penyelesaian sengketa informasi oleh komisi informasi Provinsi Sumatera telah diupayakan oleh para komisioner dengan sebaik mungkin, salah satu indikatornya seluruh komisioner komisi informasi Provinsi Sumatera Barat telah memiliki sertifikat sebagai mediator, walaupun dalam ketetentuan undang undang tidak menyebutkan dan tidak mengharuskan serta mewajibkan para komisioner harus bersertifikat sebagai mediator. Adapun kewenangan komisi informasi Provinsi Sumatera Barat memang belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan mengharuskan serta mewajibkan dalam hal melakukan eksekusi tersendiri pada putusan yang mereka keluarkan sendiri, dan tidak ada kewajiban dari pihak pihak yang terkait untuk melaporkan kepada komisi informasi Provinsi Sumarera Barat tentang apa kewajiban mereka. Dan juga tidak ada hukuman / sanksi yang diberikan kepada termohon / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) apabila tidak melakukan uji eksaminasi. Ditambah juga lembaga kesekretariatan yang kurang memadai, mengingat lembaga ini fungsi dan tugasnya dapat dikatakan sangat strategis. Adapun hal hal yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh komisi informasi Provinsi Sumatera Barat adalah, belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas dan tegas dalam hal eksekusi tersendiri putusan mereka sendiri, kekurang pahaman para pemohon dan termohon dalam proses penyelesaian sengketa, tidak adanya sanksi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tidak melakukan uji eksaminasi, sehingga menambah tugas dan akhirnya beban tersebut menjadi tugas komisi informasi, serta kurang memadai lembaga kesekretariatan dan anggaran yang dibutuhkan dilapangan .

Actions (login required)

View Item