Eti Fitriani (2011) TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2011_2011202.pdf Download (413kB) | Preview

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi semakin mendorong munculnya berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui internet.Salah satu kegiatan di dunia maya yaitu transaksi elektronik (electronic commerce).Transaksi jual beli melalui media elektronik merupakan bentuk dari pergeseran pola perdagangan, dari perdagangan konvensional beralih pada perdagangan melalui media elektronik.Dimana dalam transaksi elektronik penjual dan pembeli tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung tetapi menggunakan media elektronik berupa komputer yang terhubung dalam suatu jaringan internet sebagai alat untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi. Dalam penulisan ini, penulis mengangkat tiga permasalahan.Permasalahan pertama adalah bagaimanakah pengaturan yuridis normatif terhadap transaksi elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Permasalahan kedua mengenai keabsahan transaksi elektronik berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan kemudian permasalahan yang ketiga bagaimanakah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh konsumen apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam transaksi elektronik. Dalam penulisan ini, data yang diperoleh penulis ialah melalui penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian hukumnormatif untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang undangan, perjanjian baku melalui internet, situs di internet dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa guna memberikan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik khususnya transaksi jual beli melalui internet dapat digunakan beberapa ketentuan yang terdapat dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian apabila digunakan untuk menilai keabsahan perjanjian yang dilakukan pada transaksi elektronik.Kemudian transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE ini tercantum dalam babV pasal 17 sampai dengan pasal 72 dan dalam pasal 5 diatur mengenai pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Mengenai penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi elektronik dapat digunakan pasal 38 UU ITE yaitu dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan secara perdata atau melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Terhadap sebuah kasus dalam penelitian ini, para pihak sepakat menyelesaikan sengketa secara non-litigasi, yaitu melalui mediasi. Disarankan untuk dilakukannya sosialisasi mengenai UU ITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui prihal keabsahan perjanjian melalui transaksi elektronik ini khususnya transaksi melalui internet tersebut.Bagi para pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik supaya tidak disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Actions (login required)

View Item