RIZKI ANANDA ZUHRI SARAGIH (2018) PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018486JS.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018486JS.pdf Download (380kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018486JS.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018486JS.pdf Download (321kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018486JS.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018486JS.pdf Download (401kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018486JS.pdf Download (401kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018486JS.pdf Download (416kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018486JS.pdf Restricted to Repository staff only Download (855kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018486JS.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018486JS.pdf Download (329kB) | Preview

Abstract

Presiden berhak menerima dan menolak dengan bijak dan teliti tentang pengajuan grasi terhadap pidana kasus narkotika yang telah memperoleh putusan tetap dari pengadilan dalam semua tingkatan dengan kualifikasi hukuman mati. grasi diatur didalam undang-undang pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Artinya grasi memiliki batasan-batasan sempit karena harus mempertimbangkan Mahkamah Agung untuk kepentingan umum yakni kebaikan publik dan keamanan negara. Sanksi pidana narkotika tertuang didalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu seberat-beratnya hukuman mati. . Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat dua pokok permasalahan, yakni bagaimanakah pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkotika berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia?, dan bagaimanakah tinjauan Fiqih Siyasah tentang pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkotika? Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research), yakni membahas tentang pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkotika berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pengampunan oleh Presiden kepada narapidana. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriftif analitis : Sumber data :Data primer, yakni, UUD 1945, data skunder: buku-buku yang memuat teori-toeri yang berhubungan dengan penelitian ini dan data tersier dari kamus, jurnal, majalah dan internet. Pemberian grasi kepada pidana narkotika dengan dijatuhi hukuman mati tidak banyak dijelaskan didalam nash al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Arti dari grasi dalam hukum islam yaitu al-Afwa dan al-Syafa’at, berarti ampunan yang diberikan Allah SWT kepada seseorang yang melanggar hukum syariat dengan batasan- batasan tertentu. Status keharaman narkotika banyak dijelaskan oleh para fuqaha (ahli fiqih) bahwa sandaran keharaman narkotika adalah khamar yang bersifat memabukkan dan menghilangkan akal seseorang. Sanksi kepada pidana narkotika cukup berat yaitu dijatuhi hukuman ta’zir karena efek penggunanya dapat merusak seseorang, bahkan dapat merusak generasi bangsa dan stabilitas keamanan negara. Maka dengan itulah pihak penguasa dapat memberikan sanksi ta’zir dengan evaluasi hukuman yang seberat-beratnya.

Actions (login required)

View Item